Kota Bima — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap stabilitas harga dan rantai pasok (supply chain) komoditas pangan Triwulan III di Kota Bima. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan mulai 26 Agustus 2026 dengan fokus pada optimalisasi Gerai Maritim dan program Tol Laut sebagai salah satu jalur distribusi logistik nasional.

Pengawasan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola distribusi berjalan efektif dan efisien, menekan disparitas harga, serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) bagi masyarakat Kota Bima.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan mencermati rantai pasok program Tol Laut mulai dari pelabuhan asal pemasok bahan pokok dari pusat produksi, trayek Tol Laut sebagai jalur pelayaran kapal pengangkut kontainer pangan, Pelabuhan Bima sebagai titik bongkar muat utama, hingga Gerai Maritim sebagai pusat distribusi dan jaringan ritel lokal yang diharapkan turut berperan dalam menjaga keseimbangan harga di pasar.

Evaluasi Manfaat Tol Laut

Salah satu fokus utama pengawasan Triwulan III adalah mengevaluasi manfaat program Tol Laut dalam mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok menuju Kota Bima.

Evaluasi diarahkan untuk melihat sejauh mana keberadaan Tol Laut mampu memberikan efisiensi terhadap biaya logistik angkutan barang pokok dari wilayah asal hingga Pelabuhan Bima, sekaligus memastikan manfaat tersebut dapat diteruskan dalam bentuk ketersediaan barang dan stabilitas harga bagi masyarakat.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kehadiran program Tol Laut terbukti memberikan kontribusi signifikan dan manfaat nyata dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di Kota Bima serta ketersediaan barang pokok.

Pengawasan Gerai Maritim dan Tata Kelola Distribusi

Selain mengevaluasi manfaat Tol Laut, pengawasan juga diarahkan pada Gerai Maritim, khususnya untuk memastikan pedagang dan distributor yang memanfaatkan fasilitas Tol Laut menjalankan distribusi barang sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET).

Aspek lainnya adalah menguji keandalan SPIP dalam tata kelola administrasi dan pengawasan internal instansi terkait, termasuk dalam mencegah potensi penyalahgunaan kuota kontainer.

Pengawasan juga mengidentifikasi berbagai kemungkinan bottleneck atau hambatan teknis, terutama pada proses bongkar muat di pelabuhan serta distribusi barang dari pelabuhan menuju gudang penyimpanan dan jaringan distribusi lokal.

Dorong Penambahan Kuota Kontainer

Dari hasil evaluasi, selain mencatat manfaat nyata program Tol Laut, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan atau menambah kuota kontainer di Kota Bima. Penambahan kuota dinilai penting untuk memperkuat kapasitas distribusi dan menjaga kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok ke daerah.

BPKP juga mendorong penguatan sinergi antara operator pelayaran, Dinas Perdagangan Kota Bima, dan Satgas Pangan dalam memperketat pengawasan terhadap manifes barang serta memastikan distribusi barang yang mendapatkan fasilitas Tol Laut tepat sasaran.

Pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas dan subsidi Tol Laut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial pribadi. Langkah tegas akan dilakukan apabila ditemukan adanya oknum yang memanfaatkan fasilitas tersebut tidak sesuai peruntukannya.

Diskoperindag Dukung Penguatan Pengawasan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di Kota Bima.

Diskoperindag juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya dalam pemantauan distribusi bapokting, pengawasan harga, serta optimalisasi jalur distribusi yang dapat membantu menekan biaya logistik.

Dengan adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala, diharapkan manfaat program Tol Laut dan Gerai Maritim semakin optimal, sehingga kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dapat terus terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Bima.